Pada Jum’at 5 Mei 2017 telah dilakukan pertemuan antara Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) di Kantor KSI, Ratu Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pengurus AAKI disambut hangat oleh petinggi KSI.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut merupakan perkenalan lebih dekat antara KSI yang diwakili Leader Petra Karetji dan Senior Officer Iskhak Fatonie. Sementara AAKI diwakili Ketua Umum Riyadi Santoso, Sekjen Aflakhur Ridlo, Komite Humas dan Publikasi: Tiurdinawaty dan Febrianto Wisnu Subroto.
“Kami pengurus AAKI mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan KSI dalam pengembangan organisasi melalui beberapa kegiatan yang lalu. Terima kasih juga kami sampaikan terutama support pada Rapat Koordinasi pengurus AAKI yang diselenggarakan di Hotel Neo Sentul Bogor 17-18 Maret 2017”, ujar Riyadi Santoso.
Selanjutnya Riyadi menambahkan potensi dan peran AAKI ke depan dalam memperbaiki kualitas kebijakan di Indonesia akan semakin signifikan. Dengan jumlah anggota 105 orang saat ditargetkan akan terus bertambah maka akan menjadi kekuatan tersendiri. Anggota AAKI tersebar di kementerian, lembaga dan pemda.
“Keanggotaan AAKI bersifat inklusif baik dari unsur PNS maupun non-PNS”, ucap Aflakhur Ridlo yang biasa dipanggil Afla. Ditambahkan bahwa untuk penjaminan kompetensi analis kebijakan anggota dimulai dari rekruitmen yang benar. Anggota tercatat akan terus diberikan capacity building baik mandiri maupun dengan melibatkan institusi lain.
Dikatakan Afla, yang mendesak saat ini bagi AAKi adalah tersedia kantor sekretariat yang memadai dan sistem knowledge repository untuk penyediaan data dan informasi. “Agar sistem itu bisa dijadikan wahana “komunikasi” bagi stakeholder termasuk peneliti lembaga think thank di Indonesia”, timpal Petra.
Tiurdinawaty, seorang analis kebijakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, menyampaikan kondisi pengambilan kebijakan di badan itu yang masih memerlukan rekomendasi kebijakan yang memadai. Rekomendasi itu diperlukan agar karut marut di dunia pengawasan obat dan makanan dapat diatasi.
Selain perkenalan, pertemuan membahas peluang rencana kegiatan AAKI lima tahun ke depan. KSI menanggapi positif dan memberikan kemungkinan peluang kerjasama sesuai kebutuhan pengembangan AAKI. Asosiasi ini dapat masuk dalam setiap proses dalam siklus kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, evaluasi dan advokasi kebijakan dan itu merupakan kelebihan AAKI.
Peran AAKI sebagai knowledge intermediary antara knowledge producers dan pengambil keputusan. Selain berfungsi sebagai knowledge hub di antara lembaga-lembaga think thank yang ada di tanah air. Merupakan hal yang menarik kalau bisa diperankan oleh AAKI untuk memperbaiki mutu pengambilan kebijakan di Indonesia. Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.