Wujudkan Kebijakan Berkualitas Untuk Indonesia Jaya
Pengurus Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) periode kedua (2019-2022) telah dikukuhkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada hari Rabu (04/03/2020) bertempat di Gedung Pertemuan Kementerian PANRB. Pengukuhan dilakukan bersamaan dengan Kegiatan Seminar Nasional yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo, SH, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, Ketua Dewan Pakar AAKI yang juga mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.Rer.Publ juga hadir para Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Pengurus Pusat AAKI 2019-2022. Pada acara itu dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama antara AAKI, dengan Habibie Center dan Badan Standarisasi Nasional.
AAKI merupakan Organisasi Profesi yang menjadi wadah para analis kebijakan di Indonesia untuk bersama sama dan mengembangkan “kapasitas” serta “peran” yang lebih berguna bagi peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Sebagai organisasi profesi yang baru lahir di tahun 2016, AAKI terus berupaya agar analisis kebijakan yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh para pembuat kebijakan sebagai dasar perumusannya, sebagaimana visi AAKI yaitu untuk “Mewujudkan Kebijakan Berkualitas dan Akuntabel yang Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat, Kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia”.
Menteri PANRB yang juga Dewan Penasehat AAKI, Cahyo Kumolo, SH menyampaikan bahwa peran AAKI dan para analis kebijakan sangat penting dan dibutuhkan untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas. Hal tersebut dikuatkan oleh Ketua Dewan Pakar AAKI, Prof. Eko Prasojo, Mag.Rer.Publ bahwa “Peran analis kebijakan sangat penting untuk memberikan masukan, feedback, atau opsi-opsi kebijakan yang berkualitas kepada para pembuat kebijakan .”
Ketua AAKI Dr.Totok Hari Wibowo menyampaikan bahwa “kepengurusan AAKI periode kedua secara struktur tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Totok menyampaikan terimakasih bahwa batu pondasi sudah sangat rapih disusun. Kepengururan AAKI baru dilengkapi dengan delapan Kelompok Keahlian Kebijakan (K3) sesuai dengan bidang kepakarannya. Disamping itu, seiring dengan dinamika dan wacana reorganisasi kementerian/Lembaga dan de’eselonisasi eselon III dan IV, akan banyak analis kebijakan yang akan bergabung dengan AAKI. Selanjutnya AAKI akan terus bahu-membahu dengan Lembaga Administrasi Negara, Kementerian PAN-RB, atau Komite Aparatur Sipil Negara untuk bisa mewujudkan kualitas analis kebijakan dan kualitas kebijakan untuk Indonesia yang lebih unggul.
Selain itu, Dr. Totok mengharapkan para analis kebijakan dapat memberikan kontribusi secara maksimum. Fokus pada satu sektor atau satu issue tertentu, kemudian temukan beberapa inisiatif yang dapat dikelola untuk meningkatkan output dan outcome sesuai prioritas nasional. Urgensi untuk menemu-kenali secara cepat konteks yang relevan. Konteks ini bisa karakternya nasional, daerah, sangat sektoral, cross sectoral, atau lainnya. Kedepan AAKI juga akan melibatkan sektor privat seperti dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Kawasan Berikat Nasional (KBN). Mereka akan menjadi partner dan user dari output yang akan diproduksi oleh teman teman analis kebijakan. Tentu saja perlu adanya terobosan terobosan yang karakternya ouf of the box. Ide awal analis kebijakan didesain untuk dapat memperkuat output dan outcome dari kebijakan yang disusun oleh Kementerian atau Lembaga dimana para analis kebijakan berada, maka ke depan keterlibatan para analis kebijakan dalam asistensi proses pembentukan kebijakan di berbagai issue di luar institusinya. Hal ini diharapkan dapat diwujudkan pula untuk dikapitalisasi sebagai kredit poin.
Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto menekankan fokus utama pengurus periode kedua ini yakni memberikan kontribusi dalam perbaikan kualitas kebijakan. Kedepan kita harus bisa berani keluar untuk menunjukkan bukti nyata, karya, prestasi, inovasi dan dedikasi sebagai sumbangsih pemikiran dari para analis kebijakan Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan kebijakan berkualitas untuk Indonesia. (Komaskasi AAKI)