Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Periode Tahun 2021-2022 menggelar Rapat Koordinasi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 bertempat di Ruang Rapat Telkom, Gedung The Telkom Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Selain dihadiri secara langsung oleh sebagian besar Pengurus, rapat ini juga dihadiri daring oleh Pengurus lainnya yang tidak berkesempatan hadir langsung di lokasi, terutama bagi yang berdomisili di luar wilayah Jakarta atau luar Pulau Jawa.
Pada rapat tersebut, Ketua Umum AAKI, Totok Hari Wibowo mengajak para Pengurus untuk memikirkan bersama cara terbaik untuk merangkul para Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang beberapa waktu terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang signifikan sebagai dampak dari kebijakan penyetaraan jabatan dan penyederhanaan birokrasi di Indonesia. Peluang-peluang untuk melakukan berbagai kajian baik di bidang keagamaan hingga ketahanan nasional pun menjadi perbincangan hangat di kalangan pengurus. Dikatakan oleh Danny Yogasmara, Sekretaris Kelompok Keahlian Kebijakan (K3) Bidang Ketahanan Nasional bahwa selama ini isu ketahanan nasional selalu dianggap oleh banyak pihak sebagai sebuah kerahasiaan dan bukan hal yang bisa dikaji kalangan umum di luar TNI/Polri. Padahal ketahanan nasional adalah tanggung jawab semua pihak, bukan militer saja. Sipil juga harus mengambil peran. Saat ini sudah ada beberapa Perguruan Tinggi yang membuka Program Studi Ketahanan Nasional.
Senada dengan hal di atas, Ketua Umum AAKI juga menyampaikan kegundahannya melihat keengganan rekan-rekan Analis Kebijakan membahas masalah-masalah kebijakan dengan latar belakang keagamaan, ada saja anggapan sebagian besar pihak bahwa hal tersebut berbau SARA dan tidak layak untuk diangkat ke permukaan. Padahal yang akan kita lakukan sebagai seorang Analis Kebijakan adalah mendefinsikan permasalahan yang ada dalam rangka untuk dicarikan alternatif solusinya.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal AAKI Irhamahayati tersebut, masing-masing Komite menyampaikan laporan kegiatan Tahun 2021 dan rencana kegiatan untuk Tahun 2022. _Cek and re-check_ kondisi di Daerah juga dilakukan dengan mendengarkan laporan dari beberapa Koordinator Wilayah. Perwakilan wilayah yang hadir secara daring antara lain adalah Koordinator Wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Beberapa persoalan antara lain terkait mekanisme pendafataran anggota AAKI juga menjadi bahasan bersama dalam pertemuan tersebut. Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah maraknya praktek plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah atau publikasi hasil kajian kebijakan. Untuk itu seluruh anggota AAKI diimbau agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan hal tersebut. Diskusi yang berlangsung dinamis ini dipandu oleh Ketua Komite Humas, Nani Rohaeni. Pengurus berharap kedepannya dapat bekerja lebih baik lagi untuk kemajuan AAKI.