Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), melakukan pertemuan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) selaku instansi Pembina JFAK secara daring pada tanggal 8 Maret 2022.
Dari jajaran Pengurus AAKI hadir: Ketua Umum, Sekjen, Wasekjen, Tim Kesekretariatan, Ketua Komite Humas dan Publikasi beserta Tim, Ketua Komite Lalitbang, Ketua Komite Etik dan Profesi, Ketua Komite Kemitraan dan Advokasi, serta Wakil Ketua Komite Perwakilan Daerah. Sementara dari LAN RI hadir Bpk. Yogi Suwarno, S.IP., M.A., Ph.D, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) beserta jajaran. Yogi Suwarno dilantik sebagai Kepala PUSAKA pada tanggal 15 Februari 2022 menggantikan Dra. Elly Fatimah, M.Si yang telah menjabat Kepala PUSAKA sejak Tahun 2019. Saat ini Ibu Elly menjabat Kepala Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil, LAN.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum AAKI, Dr. Ing. Totok Hari Wibowo, M.Sc melaporkan beberapa hal penting, antara lain kegiatan yang telah digagas atau yang sedang dilaksanakan oleh AAKI. Secara umum kegiatan AAKI berorientasi ke dua arah: ke arah dalam berupaya meningkatkan kapasitas AK dan memperkuat kelembagaan AK, sementara ke arah luar berupaya meningkatkan unjuk kinerja AK. Saat ini AAKI sedang menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK. Dilaporkan pula bahwa AAKI telah melakukan pemetaan keahlian maupun peminatan dari Anggota AAKI, serta berupaya melakukan penguatan wilayah dengan menunjuk Koordinator untuk tiap wilayah yang saat ini telah mempunyai JFAK. Hal ini tidak lain merupakan bentuk upaya peningkatan kapasitas JFAK yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga/Daerah agar semakin mumpuni dalam pelaksanaan tugasnya.
AAKI merupakan organisasi profesi yang memiliki sumber daya yang amat beragam mulai dari ASN, akademisi, praktisi, tenaga ahli baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan kekuatan yang mendukung untuk kolaborasi lebih lanjut dengan PUSAKA. AAKI yang bukan hanya beranggotakan ASN, ke depan berencana melaksanakan kegiatan sarasehan bagi pemangku JFAK dari seluruh Indonesia, baik yang sudah maupun yang belum menjadi anggota AAKI. Selanjutnya diusulkan untuk mengelaborasi kreativitas dalam ranah kerja JFAK sedemikian sehingga dapat tercipta inovasi kebijakan.
Dalam forum yang berjalan dalam suasana hangat ini, Kepala PUSAKA mengutarakan dukungannya untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan AAKI demi meningkatkan kinerja AAKI. Beberapa hal penting yang menjadi poin pembahasan antara lain terkait dukungan pembentukan LSP Analis Kebijakan oleh AAKI, percepatan revisi Pemenpan RB 45/2013 yang mengatur tentang penilaian angka kredit JFAK, dan hal lainnya terkait dengan kondisi pasca penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada lonjakan jumlah JFAK di berbagai instansi baik Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Kedua belah pihak sepakat akan berupaya lebih baik lagi untuk kemajuan Analis Kebijakan Indonesia melalui kolaborasi yang lebih intens.